Memahami  Ideologi Keislaman Transnasional
  • 22 September 2020
  • 3176x Dilihat
  • Berita

Memahami Ideologi Keislaman Transnasional

BLAJ-Ideologi transnasional seperti Salafi dan Syiah  di Indonesia sebenarnya bukan hanya ajaran keagamaan saja, tapi lebih kepada kepada gerakan-gerakan atau ideologi Islam politik, dan erat kaitannya  dengan gejolak politik yang terjadi di Timur Tengah.  Hal ini dikatakan Ali Muhtarom, penulis buku "Ideologi dan Lembaga Pendidikan Islam Transnasional di Indonesia" dalam kegiatan bedah buku  yang membahas buku tulisannya  di Bekasi, Rabu (16/09) lalu.   

“Dalam buku ini saya ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia secara umum bahwa pemahaman mengenai Salafi dan Syiah  sebenarnya harus dipahami secara lebih jernih, dalam konteks geopolitik dan geostrategi. Terutama konflik antara Iran dan Arab Saudi yang  sudah mulai itu terjadi pasca  revolusi Iran.  Hingga mempengaruhi gejolak-gejolak di Timur Tengah yang hari ini terjadi, terutama di Yaman dan Suriah. Nah, hal-hal seperti ini ketika terjadi di Indonesia akhirnya menjadi isu ideology.  Padahal di Timur Tengah yang terjadi adalah isu politik, bukan agama” ujar  Ali Muhtarom yang juga  Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 

Meski demikian, Muhtarom mengingatkan ideologi transnasional terkadang  memberikan narasi-narasi yang membuat gamang masyarakat Indonesia untuk meyakini Pancasila sebagai dasar negara. Menurutnya, ideologi transnasional tersebut bisa menggerus ideologi bangsa ini.  

“Jadi perlunya pendidik atau guru di pendidikan madrasah atau lembaga pendidikan Islam secara umum  memahami literasi keislaman yang lebih luas. Pemahaman kebangsaan, literasi kebangsaan, dan  historis berdirinya bangsa ini juga perlu sekali dipahami oleh guru. Sehingga tidak mudah terpengaruh dengan ideologi-ideologi impor tersebut,” tegas Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini. 

Sedangkan akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Khamami Zada yang menjadi pembedah dalam kegiatan ini mengatakan buku "Ideologi dan Lembaga Pendidikan Islam Transnasional di Indonesia" memiliki  banyak data yang bagus sebagai rujukan penelitian.  Buku ini juga bisa membaca potret kawasan dalam pengertian  geopolitik di Timur Tengah. Tidak hanya memotret skala kecilnya di perguruan tinggi Islam saja, tapi masuk ke ranah politik kawasan. 

“Saya terkesan dengan buku ini karena penulisnya mampu membawa perdebatan ditingkat global.  Namun kritik saya adalah detail tentang Libya, Iran, Suadi Arabia juga perlu dilacak lebih serius sehingga keterhubungan dengan gerakan di Indonesia bisa terlihat. Terutama aktifitas alumni-alumninya, ini yang belum dibidik dalam buku ini,” kata  Khamami Zada. 

Menurut Khamami Zada  di Indonesia  banyak karakter lembaga pendidikan Islam yang selalu dikaitkan dengan ideologi agama. Karena pendiri lembaga pendidikan ini yang nantinya akan mewarnai ideologi santri atau peserta didiknya, sehingga hal ini menjadi semacam perantara atau kaderisasi ideologi keagamaan. 

“Menurut saya ini warning bagi pemerintah, bila ideologinya ini kemudian tidak bisa atau tidak mau beradaptasi dengan ideologi Indonesia. Bisa berbahaya kalau mereka dibebaskan untuk mengkreasi ideloginya tanpa ada pembatasan dari pemerintah. Artinya, semua pendidikan di Indonesia itu harus masuk dalam ranah ideologi negara. Bila ada lembaga pendidikan agama yang keluar dari ideologi negara,  ya harus ditangani.  Di Arab Suadi pun bila ada  faham yang bertentangan dengan ideologi juga dibatasi atau malah dilarang,” tuturnya. 

Hal senada juga dikatakan Kepala Balai Litbang Agama Jakarta Nurudin. Menurutnya, guru agama memiliki peran yang sangat strategis untuk membendung maraknya ideologi transnasional yang masuk di Indonesia melalui lembaga pendidikan. Para guru ini harus punya pengetahuan yang cukup tentang pemikiran keagamaan yang berkembang di masyarakat. 

“Pemerintah juga harus membuat parameter tentang apa yang harus dipelajari guru agama, sehingga apa yang disampaikan kepada para siswa atau peserta didik bisa tetap sesuai dengan arah tujuan bangsa yang berideologi Pancasila ini,” kata Nurudin. “Saya berharap, usai bedah buku ini ditemukan sejumlah rekomendasi yang bisa diberikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam rumusan kebijakan dalam rangka perbaikan pengelolaan pendidikan secara nasional,” harapnya.

Kegiatan Bedah Buku yang dilakukan Balai Litbang Agama Jakarta ini juga mengundang Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy sebagai narasumber yang hadir secara daring. Sedangkan kehadiran peserta di tempat kegiatan sangat dibatasi sesuai anjuran pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19. 

Teks: Aris W Nuraharjo/ Foto: Heri Setiawan