• BLA Jakarta
• 19 April 2023
• 273x Dilihat
• Berita

Kanwil Kemenag Kepri Fasilitasi FGD Balitbang Agama Tentang Penguatan Harmonisasi & Kerukunan Umat Beragama

Kepri – Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau memfasilitasi kegiatan FGD (Focus Group Discussion) tentang Penguatan Harmonisasi & Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kepulauan Riau, yang digagas oleh Balai Diklat Pengembangan (Balitbang) Agama Kemenag RI, Selasa (18/04/2023).

Diskusi ini bertujuan untuk memverifikasi data dan merumuskan output bahan kebijakan, setelah sebelumnya tim dari Balitbang Agama melakukan pengumpulan data bahan kebijakan terkait kerukunan umat beragama di lapangan.

Bertempat di Gedung Aula Kanwil Kemenag Kepri, diskusi dimoderatori oleh Kepala Kemenag Kota Tanjungpinang Ahmad Husain dengan menghadirkan 2 orang narasumber yakni Reza Perwira dari Balitbang Kemenag RI dan Anastasia Wiwik Swastiwi, seorang dosen di kampus UMRAH (Universitas Maritim Raja Ali Haji).

Dalam pemaparannya, Reza Perwira menyampaikan ciri khas Kepulauan Riau yang ia temui di lapangan antara lain, pengembangan bisnis & perdagangan sebagai kebutuhan primer terpenuhi, keterbukaan & penerimaan atas masuknya outsider (orang luar) serta dukungan dari kemajuan teknologi, pengembangan budaya terutama budaya melayu yang positif, tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi, dan penurunan tingkat pengangguran yang semakin menurun setiap tahunnya.

“Kekuatan ekonomi di Kepri bagus, penerimaan terhadap outsider juga bagus, Kepri juga mengadopsi budaya leluhur yang ramah dan terbuka, tingkat partisipasi kerja tinggi dari target yang dicanangkan, oleh sebab itu jarang ditemui pengangguran, beragama profesi ada di sini. Ini yang menjadi faktor yang menguatkan kerukunan di sini,” kata Reza.

Etnis dan suku terbesar yang mendiami Kepri didominasi oleh 3 etnis yakni Melayu, Bugis, dan Tionghoa. Reza menambahkan, ketiga etnis ini telah hidup berdampingan sejak zaman dulu, dan ini tercatat dalam sejarah.

Dari data kuantitatif indeks KUB sejak tahun 2017 hingga 2022, menunjukkan kenaikan setiap tahunnya di Provinsi Kepulauan Riau.

“Berdasarkan nilai indikator toleransi, kesetaraan, dan kerja sama, indeks kerukunan di Provinsi Kepri terus meningkat, hingga terakhir tahun 2022 85,78 persen (menjadi yang tertinggi secara nasional),” bebernya.

Meski demikian terdapat fakta keagamaan yang memunculkan angka 0.02 persen masyarakat yang belum ada data agamanya, ini bisa menjadi potensi ketidakrukunan.

“Sebanyak 0.02 persen penganut agama belum ada data agamanya di luar kepercayaan/agama mainstream. Misal Ateis dan Agnostik. Ini bisa jadi potensi munculnya ketidakrukunan,” ungkapnya.

Namun sejauh ini, konflik keagamaan yang terjadi di Kepri terkait rumah ibadat. Konflik ini dapat ditangani dengan komunikasi antar pemangku kepentingan berbasis kekeluargaan dan kearifan lokal.

Di akhir pemaparannya, Reza menyimpulkan potensi rukun di Kepri muncul dari penguatan pemahaman ajaran agama, penguatan budaya lokal, keterbukaan kepada outsider, etos kerja, dan pengembangan bisnis dan perdagangan. 

Sementara potensi tidak rukun di Kepri muncul akibat dekadensi pengetahuan ajaran agama, arus global, melupakan hak mayoritas, illegal power, dan kontestasi bisnis dan perdagangan.

Selanjutnya, narasumber kedua Anastasia Wiwik Swastiwi, seorang dosen dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UMRAH mengupas harmonisasi keragaman di tanah melayu dari akar sejarah dan budaya. Senada dengan Reza Perwira, Wiwik mengakui etnis melayu sudah terbuka menerima bangsa luar sejak zaman kesultanan di mana secara geografis Kepri berada di tempat strategis dan ssebagai etalase etnis nusantara.

 
Kegiatan diskusi sebelumnya dibuka oleh Kakanwil Kemenag Kepri Mahbub Daryanto. Di akhir diskusi, Mahbub memberi saran kepada Wiwik selaku narasumber dari akademisi untuk memberi dukungan dan duduk bersama membangun pemerintah dengan membahas tantangan-tantangan berat giat keagamaan di pulau-pulau terpencil.

Diskusi ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Kemenag Bintan bersama Kasubbag TU, tim KUB Kanwil Kemenag Kepri, Kasi Bimas Islam, Kasi Bimas Buddha, Ketua MATAKIN Tanjungpinang, Ketua MATAKIN Bintan, dan pengurus FKUB Bintan. (AP)