## 28/01/2014 - SEMINAR PRA PENELITIAN : DINAMIKA LEMBAGA KEAGAMAAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT ## 29/01/2014 - SEMINAR PRA PENELITIAN : KAJIAN KITAB-KITAB DI PESANTREN ## 30/01/2014 - SEMINAR PRA PENELITIAN : MUTU RAUDLATUL ATHFAL (RA) DALAM PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ## 05/02/2014 - SEMIAR PRA PENELITIAN : CORAK KAJIAN MANUSKRIP KEAGAMAAN DI PERGURUAN TINGGI AGAMA DAN UMUM ## 11/02/2014 - BEDAH BUKU : NAIK HAJI DI MASA SILAM KISAH-KISAH ORANG INDONESIA NAIK HAJI 1482-1964 ## 17/02/2014 - SEMINAR PRA PENELITIAN : KASUS-KASUS AKTUAL BIDANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN-KONFLIK DAN KEKERASAN DI SEKOLAH ## 18/02/2014 - SEMINAR PRA PENELITIAN : KESIAPAN MADRASAH DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 ## 27/02/2014 - BEDAH BUKU : ISLAM SYARIAT; REPRODUKSI SALAFIYAH IDEOLOGIS DI INDONESIA
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/1.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/2.JPG
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/3.JPG
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/4.JPG
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/5.JPG
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/6.JPG
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/7.JPG

Biaya Riil dan Ideal Pencatatan Nikah di Kua di Berbagai Wilayah Indonesia Bagian Barat

Executive Summary Penelitian

Tim Peneliti Bidang Kehidupan Keagamaan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

 

PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kelembagaan yang penting dalam konteks manajemen pengembangan umat Islam Indonesia. KUA merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat Muslim. Kantor inilah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga Muslim agar menjadi keluarga sakinah. Di samping itu, kantor ini –bersama-sama dengan Pengadilan Agama sebagai partner– juga memberikan pelayanan talak, rujuk, dan masalah waris. Bahkan masalah pembinaan umat secara umum, kantor ini memiliki kewenangan untuk terlibat, seperti ibadah haji, pendidikan agama dan keagamaan, serta kerukunan umat beragama. Dilihat dari posisinya yang demikian, dapat diperkirakan bahwa kedudukan KUA sangat strategis dalam pembinaan kehidupan sosial keagamaan masyarakat Muslim secara luas.

Dewasa ini jumlah KUA yang tersebar di sejumlah kecamatan di Indonesia sebanyak 5.035 buah. Jumlah tersebut telah mengalami pemekaran sejalan dengan pemekaran kecamatan. Seperti diketahui Kementerian Agama telah melakukan dua kali pemekaran KUA. Pertama, pada tahun 2006 Kementerian Agama membentuk 149 KUA kecamatan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menpan Nomor B/1358/PAN/05/2006. Kedua, pada tahun 2007 Kementerian Agama membentuk 175 KUA Kecamatan, dengan persestujuan Menpan No. B/2143/M.PAN/09/2006. Dengan pemekaran tersebut jumlah KUA mencapai angka yang telah disebutkan. Sebenarnya, usulan pemekaran KUA masih banyak. Akan tetapi, sampai sejauh ini hanya 324 yang dapat dipenuhi.

Sebagaimana diketahui berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan dalam pasal 2 ayat (2): Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain perkawinan disebut sah bila dicatat oleh negara. Bagi umat Muslim pencatatan perkawinan dilakukan oleh KUA. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebuah produk hukum yang sering dijadikan referensi hukum bagi KUA Muslim Indonesia. Amanah peraturan ini semakin menambah peran KUA lebih strategis dalam memberikan layanan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan layanan publik.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan, sejak beberapa tahun terakhir ini Kementerian Agama menekankan pentingnya standar pelayanan kepada masyarakat oleh KUA, yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima harus menjadi tujuan dan target dari para pejabat KUA. Sebagai institusi yang langsung berhubungan dengan masyarakat, KUA diharapkan dapat memberikan pelayanan memuaskan. Pelayanan prima oleh pemerintah, termasuk KUA merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governace). Selain itu, pelayanan prima juga merupakan tuntutan dari perubahan global terhadap institusi-institusi publik tersebut. Pelayanan prima menjadi tolok ukur keberhasilam instansi-instansi pemerintah dalam melayani stakeholder-nya. Kegagalan institusi dalam memberikan pelayanan terbaik, berarti mengindikasikan adanya kesalahan manajerial.

Dalam hal pelayanan publik pencatatan perkawinan tantangan yang sedang dihadapi oleh KUA adalah menepis tuduhan yang menyatakan bahwa biaya pencatatan nikah mahal. Sehingga, tidak setiap kelompok masyarakat dapat menjangkaunya.

Sementara pihak KUA`menyatakan bahwa biaya pencatatan nikah dan rujuk – biasa disingkat NR – secara formal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2000 dengan besaran Rp 30.000,00 per peristiwa. Uang yang masuk dari masyarakat ini dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kantor urusan agama (KUA) kecamatan dan harus disetor seluruhnya ke kas negara. Atas izin Menteri Keuangan, setoran yang masuk dapat digunakan kembali oleh Kementerian Agama dalam hal ini KUA maksimal 80%.

Biaya pencatatan NR yang ditetapkan dalam PP tersebut adalah biaya pencatatan atas peristiwa NR yang terjadi di KUA, sedangkan biaya pencatatan peristiwa yang dilangsungkan di luar KUA (biasa disebut dengan “bedolan”) tidak diatur dalam PP tersebut. Di sinilah mulai muncul persoalan. Biaya bedolan, selama ini diatur oleh kepala Kanwil Kementerian Agama provinsi dengan persetujuan gubernur yang nominalnya tentu berbeda antara satu daerah satu dengan daerah lain. Kewenangan pengaturan ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003. Menindak-lanjuti peraturan tersebut, selanjutnya melalui Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 2004 tentang Peningkatan Pelayanan pada KUA dinyatakan bahwa KUA kecamatan tidak diperbolehkan memungut biaya tambahan terhadap biaya bedolan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Belakangan, oleh aparat pengawas biaya ini dipersoalkan, karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, alias liar. Oleh karena itu, maka Kementerian Agama- saat itu masih disebut Departemen Agama- melalui Keputusan Menteri Agama RI No. 104 tahun 2007 tentang Pencabutan Instruksi Menteri Agama No. 2 tahun 2004 telah mencabut semua biaya tambahan untuk pencatatan perkawinan kecuali yang diatur oleh PP no. 51 tahun 2000 dan ditegaskan kembali dengan PP no. 47 tahun 2004 yakni sebesar Rp. 30.000,-

Regulasi ini mengundang kontroversi. Bagi mereka yang setuju dengan masih diperbolehkannya biaya bedolan menyatakan bahwa dana bedolan itu amat diperlukan selain untuk biaya transport yang hendak menikahkan sepasang mempelai di luar balai nikah KUA, dana bedolan sangat membantu kepentingan umat, terutama untuk biaya operasional lembaga-lembaga yang secara non struktural berada di KUA, yakni Badan Kesejahteraan Masjid, Lembaga Pembinaan Pengamalan Agama, Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian atau BP4, dan Badan Administrasi Dana Kerohanian Islam.

Mengapa sampai terjadi peristiwa bedolan? Ini karena permintaan masyarakat itu sendiri yang menghendaki adanya pernikahan di luar kantor (KUA), bahkan di luar hari kerja. Untuk mengawasi dan mencatat peristiwa nikah sesuai tugas dan fungsinya, PPN atau pembantu PPN memerlukan tambahan transport dan biaya-biaya lainnya. Oleh aparat pengawas, pungutan-pungutan inilah yang dinilai liar dan perlu ditertibkan. Alasannya, karena pemungutan ini tidak memiliki payung hukum yang memadai. Kenyataan inilah yang kemudian melahirkan pendapat bahwa biaya pencatatan nikah harus dikembalikan pada regulasi yang ada yakni sebesar Rp.30.000,-, bahkan bila memungkinkan biaya harus ditanggung oleh negara, sebagai bentuk pemenuhan hak sipil bagi setiap warga negara.

Berbagai kepentingan di atas mensiratkan bahwa ada yang tidak linear antara norma (regulasi) dan kebutuhan, antara idealisme dan kenyataan di lapangan, antara kemampuan keuangan negara dan peningkatan pelayanan. Persoalan ini yang kemudian diangkat dalam sebuah penelitian oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta pada tahun 2011 di berbagai wilayah: Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

 

REALITAS DI LAPANGAN

• Besaran biaya

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2004, biaya pencatatan nikah adalah sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Jika disesuaikan dengan kondisi saat ini tentulah sudah tidak memadai apalagi bila peristiwa nikah ini dilaksanakan di luar balai nikah (LBN), dan dalam waktu di luar jam kerja.

Kepala KUA atau penghulu menghadapi dilema dalam hal penetapan biaya pencatatan nikah ini. Di satu sisi, KUA ingin memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga masyarakat pengguna KUA selain mendapat pelayanan tepat waktu saat pencatatan nikah, juga saat penyerahan buku akta nikah. Namun, di sisi lain Kepala KUA dan penghulu menghadapi kendala dalam hal biaya operasional terutama biaya transportasi menuju tempat berlangsungnya pernikahan.

Selama ini, anggaran operasional KUA yang diperoleh dari DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah perbulan) dan tidak ada alokasi untuk biaya transportasi, sehingga bila masyarakat pengguna tidak memberikan biaya tambahan di luar biaya pencatatan sebesar Rp. 30.000,- tentu saja biaya transportasi harus ditanggung sendiri oleh Kepala KUA atau penghulu. Selain itu, Kepala KUA atau penghulu tidak memperoleh kompensasi atas waktu dan tenaga yang dicurahkan dalam melayani masyarakat di luar kantor dan di luar jam kerja. Kenyataan seperti ini tentu akan mempengaruhi kinerja penghulu atau kepala KUA.

Pada hampir semua KUA sasaran, kepala KUA pada prinsipnya tidak pernah memasang tarif biaya pencatatan nikah di luar pungutan resmi sebesar Rp.30.000,-. Bila ada masyarakat yang memberi lebih dari tarif tersebut lebih karena keikhlasan dan kesadaran masyarakat pengguna. Dari sisi logika, dana Rp.30.000 –ini pun harus disetor ke kas negara sebagai PNPB- tidak cukup dapat mengantarkan penghulu atau kepala KUA tiba di tempat mempelai yang sedang berhajat. Karena, biaya transport yang harus dikeluarkan dari tempat kedudukan KUA hingga mencapai tempat dilangsungkan nikah rata-rata membutuhkan Rp.50.000,-

Untuk mengatasi hal ini, masyarakat dengan penuh kesadaran memberikan biaya tambahan untuk menutup ongkos transportasi. Besarannya cukup bervariasi antara Rp 100.000 hingga Rp.500.000,-, namun pada kasus tertentu mungkin jumlahnya melebihi angka tersebut. Seperti ditemukan di kota Banda Aceh, terutama bagi masyarakat yang menggunakan jasa orang lain untuk pengurusan persyaratan administratif. Di kota Medan orang yang biasa melakukan jasa ini dikenal dengan istilah kepling (kepala lingkungan).

Hal yang sama juga pada KUA di sebuah kecamatan di kota Pekanbaru, yang pernah menerima uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari salah seorang masyarakat. Uang sebesar ini pun tidak digunakan untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga dikontribusikan ke kas KUA untuk menutup kegiatan operasional KUA. Seperti diketahui, sebagaimana diatur dalam pasal 2 KMA no. 477 tahun 2004, tugas kepala KUA meliputi: 1) menyelenggarakan statistik dokumentasi, 2). Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan dan rumah tangga KUA, 3). Melakukan pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah sosial, pangan halal, kemitraan, zakat, wakaf, ibadah haji dan kesejahteraan keluarga, 4) mengatur pola kerja penghulu yang berada di lingkungan wilayah kerjanya. Selain untuk membantu operasional KUA, uang tersebut disimpan sebagai tabungan yang dapat digunakan sebagai uang THR pegawai.

Besaran biaya yang diberikan oleh masyarakat mungkin terkesan “mahal”, padahal biaya tersebut tidak hanya untuk ongkos transportasi saja, melainkan juga kompensasi bagi petugas karena telah menggunakan waktu libur untuk melayani masyarakat. Biaya yang diberikan oleh masyarakat tersebut juga sebagian sebagai “uang lelah” petugas yang telah memberikan khutbah nikah, memimpin upacara serta menutupnya dengan doa. Untuk sekedar diketahui, dalam tradisi dan adat Melayu Riau, upacara adat pernikahan dirasa tidak afdol bila tidak dihadiri oleh petugas KUA dari awal hingga akhir prosesi.

Temuan menarik juga diperoleh di Bogor, bahwa variasi besaran tarif pencatatan nikah sangat ditentukan oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal ini ada beberapa tipologi kelas sosial masyarakat. Besarannya banyak ditentukan oleh P3N di lapangan.

P3N adalah sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Mereka biasa melakukan pendekatan kepada keluarga-keluarga calon pengantin (Catin) untuk menawarkan jasa sekaligus menentukan besaran biaya pengurusan pernikahan di KUA setempat.

Di wilayah yang taraf kehidupannya di bawah rata-rata (menengah kebawah) biaya pendaftaran nikah berkisar Rp 300.000.- s.d. Rp.400.000,-. Sedangkan di wilayah yang taraf sosial tergolong di atas menengah, biaya tersebut berkisar antara Rp. 400.000,- s.d. Rp. 800.000,- bahkan bisa mencapai jutaan rupiah. Bagi masyarakat bawah, seperti pedagang buah, tukang parkir, pengojek, pedagang kue, tukang sayur, besaran biaya 300 ribu rupiah, mereka akui, sebenarnya agak memberatkan. Sementara bagi kalangan ”atas” seperti keluarga-keluarga yang berprofesi sebagai pengusaha menegah ke atas, dan sebagainya, besaran biaya pencatatan nikah Rp. 1.000.000,- an tidak dimasalahkan.

Realita yang hampir sama yang menyebutkan bahwa terdapat tarif pencatatan nikah yang tidak sama dengan yang diatur dalam regulasi ditemukan di dua KUA di kecamatan Sumatera Selatan. Yakni, bahwa biaya pencatatan nikah bila dilaksanakan di KUA besarnya Rp.350.0000 sedangkan bila dilakukan diluar balai nikah KUA sebesar Rp. 500.000,-

Sementara di wilayah DKI Jakarta, ditemukan bahwa pencatatan nikah berada dalam rentang Rp.150.000 – Rp.1.000.000,-. Jumlah ini diperuntukkan tidak saja untuk biaya administrasi, tetapi juga sebagai “uang kerahiman”, yakni kompensasi biaya transportasi serta uang lelah, karena biasanya pernikahan dilakukan di luar jam kerja. Pada saat pelaksanaan pernikahan, tugas penghulu tidak sekedar mencatat peristiwa nikah, namun juga melakukan layanan tambahan, seperti memberikan khutbah nikah, pembacaan doa, hingga menutup acara.

Uang kerahiman, tidak semata-mata diterima oleh penghulu/ pencatat nikah, namun pada kala tertentu “disumbangkan” ke kantor untuk “menambal” biaya operasional KUA yang selalu mengalami defisit setiap bulannya. Jika melihat tupoksi KUA yang sangat banyak, dana operasional Rp.1.000.000/bln memang kurang memadai, belum lagi bila ditambah dengan tugas-tugas lain di luar tupoksi yang anggarannya tidak tercantum dalam DIPA.

 

• Respon masyarakat terhadap besaran biaya

Berdasarkan temuan lapangan, ada beberapa respon yang mengemuka terkait dengan biaya pencatatan nikah dan biaya tambahan lainnnya. Pertama, masyarakat tidak merasa keberatan dengan pungutan biaya Rp 30.000 ditambah dengan pungutan di luar biaya pencatatan nikah Rp.30.0000,- asalkan diimbangi dengan layanan yang memberikan kepuasan pada masyarakat. Masyarakat merasa puas dengan layanan KUA bila: 1) ada standar dan prosedur pendaftaran 2) ada dasar hukumnya 3) pencantuman biaya 4) waktu pelayanan yang tepat 5) ada kejelasan pengunaan biaya (trasparansi) 6) proses pengaduan bila ada masyarakat yang terlanggar.

Ketidakberatan masyarakat atas biaya tambahan di atas juga didasarkan pada kenyataan bahwa proporsi tersebut sangatlah kecil bila dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Jumlah minimal biaya pesta nikah yang dilaksanakan di rumah atau gedung`perhelatan sebesar Rp. 20.000.000,-. Kerelaan masyarakat untuk mengeluarkan biaya lebih dari yang telah diatur dalam regulasi, sebagai kompensasi para penghulu yang tidak sekadar bertugas sebagai pencatat nikah, namun juga melakukan layanan tambahan, seperti memberikan khutbah nikah, pembacaan doa, hingga menutup acara.

Kedua, biaya pencatatan nikah mencontoh apa yang berlaku pada Kantor Catatan Sipil, artinya biaya pencatatan nikah tidak perlu ada atau gratis, hanya dana operasionalnya disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan KUA. Hal yang sama juga telah diberlakukan untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk. Kecuali, bagi masyarakat yang menghendaki nikah di LBN, biaya pencatatan nikah bisa saja digratiskan, tetapi mereka akan dibebani oleh biaya tambahan lain, seperti transport, jasa sebagai petugas khutbah nikah, pembaca doa, qori’ dan sebagainya. Pendapat ini berarti tetap memberi kesempatan warga yang ingin nikah di LBN, karena bagi masyarakat tertentu menikah merupakan siklus penting dalam kehidupannya, tidak hanya terkait dengan prinsip hidup melainkan juga nilai-nilai tradisi dan budaya yang diacunya. Menikah di LBN, merupakan cara orang untuk mempertahankan “prestisenya”, dan sebaliknya menikah di balai nikah pada komunitas tertentu memiliki nilai negatif.

Ketiga, mengatakan bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya sistem bedolan dihidupkan kembali yang penting ada akuntabilitas dari aparat KUA, artinya harus ada pengawasaan yang lebih ketat terhadap petugas pencatat nikah.

• Analisis faktor

Kesenjangan antara regulasi dan praktik terkait biaya pencatatan nikah, dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Masih banyaknya masyarakat yang mempercayakan pengurusan administrasi pencatatan nikah mereka kepada orang lain.

2. Adanya Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) dan penghulu yang berlaku kurang profesional kepada masyarakat.

3. Luas dan sulit terjangkaunya area kerja KUA yang tidak ditunjang dengan prasarana yang memadai,

4. Minim dan sulitnya pencairan anggaran operasional yang dialokasikan untuk KUA, sehingga membuat KUA mencari alternatif pembiayaan yang dapat dengan segera memecahkan permasalahan anggaran operasional mereka. Terlebih setelah diberlakukan kebijakan bahwa KUA dilarang menarik biaya untuk kursus calon pengantin dan biaya bedolan.

REKOMENDASI

Biaya pencatatan nikah mengacu pada PP no. 51 tahun 2000 jo PP No 47 tahun 2004 yakni sebesar Rp 30.000,-. Namun, diluar biaya itu masih terdapat biaya tambahan bagi pernikahan di LBN, berkisar antara Rp 75.000,- hingga Rp.1.000.000,- di berbagai wilayah di Indonesia bagian Barat: Aceh, Sumut, Riau, Sumatera Selatan, DKI Jakarta dan Jabar.

Perihal tentang solusi biaya pencatatan nikah, ada tiga wacana yang berkembang: dibebaskan dari biaya (gratis), dipertahankan, dinaikkan tarifnya. Semua wacana tersebut diiringi dengan perbaikan sistem layanan yang memuaskan masyarakat (public satisfaction)

Pada dasarnya masyarakat tidak keberatan dengan adanya biaya tambahan di luar Rp. 30.000,-, asal diimbangi dengan perbaikan layanan, kemudahan prosedur, transparansi dan akuntabilitas peruntukan biaya. Selain itu masyarakat diberikan hak untuk mengadukan haknya bila terjadi penyimpangan.

Rekomendasi yang patut dipertimbangkan sebagai dasar rekomendasi adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Agama, cq. Direktorat Urais, perlu mengkaji ulang peraturan tentang biaya pencatatan nikah, berikut dengan biaya tambahan lainnya. Wacana dihapuskannya nikah bedolan atau nikah di luar balai nikah KUA semestinya tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Karena, peristiwa nikah di luar balai nikah tidak hanya memiliki dimensi ekonomis saja, melainkan terkait nilai-nilai yang dianut seseorang.

2. Bila memang diperlukan biaya tambahan selain biaya pencatatan nikah, besarannya dapat dirumuskan Kementerian Agama (Kanwil dan Kantor Kemenag) bersama dengan Pemerintah Daerah dan DPR. Besarannya bisa berbeda-beda, tergantung pada karakteristik masing-masing wilayah.

3. Bilamana akan dilakukan pencabutan biaya pencatatan nikah yang besarnya Rp.30.000,-, hendaknya perlu dipertimbangkan adanya reformasi birokrasi KUA, berupa restrukturisasi dan eselonisasi, sehingga di kemudian hari posisi bisa sejajar dengan kecamatan, dan status KUA merupakan satuan kerja (satker) tersendiri yang memiliki kemandirian untuk mengusulkan anggaran operasional.

scroll back to top